Kanwil Kumham Kalbar Diminta Optimalkan Layanan

31-10-2017 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman dan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Pontianak, Kalimantan Barat. Foto:Nadya/Andri

 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman meminta Kantor Wilayah Hukum dan Ham Provinsi Kalimantan Barat untuk lebih optimal lagi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam memberikan pelayanan publik.

Hal itu dikemukakan usai melakukan peninjaun ke Rumah Detensi Imigrasi Pontianak, Kalbar  yang dilanjutkan dengan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Kalimantan Barat Rochadi Iman Santoso beserta jajarannya, di Aula Kanwil Kumham Pontianak, Kalimantan Barat. Senin (30/10/17).

Dalam pertemuan tersebut, Rochadi memaparkan, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Kanwil Kumham Kalbar, yaitu anggaran dan pengawasan. Selain itu Over Crowded Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) masih menjadi hal utama dalam hal pengawasan, dan juga kasus pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke Kalbar dan bentuk permasalahan imigrasi lainnya.

Menyikapi seluruh persoalan yang dihadapi  Kanwil Kumham   Kalbar, Benny  meminta pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham RI, agar meningkatkan alokasi anggaran bagi Kanwil Kumham Kalbar agar dapat segera menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.

"Tentu ada banyak hambatan, salah satu kendala  yaitu anggaranyang ada tidak cukup. Oleh sebab itu, kami selaku Pimpinan Komisi III DPR RI meminta pemerintah agar  ke depan dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan penegakan hukum di sini, termasuk masalah over kapasitas," papar Benny.

Masalah over kapasitas ini, menurutnya, tentu berkaitan dengan pelayanan prima yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya. "Tentu sangat mengganggu kualitas pelayanan hukum yang diberikan. Oleh sebab itu, kami meminta pemerintah khususnya Menteri Hukum dan Ham untuk mengambil langkah-langkah yang lebih konkret untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi," tutup politisi Partai Demokrat Dapil NTT I ini. (ndy/sc)/iw.

BERITA TERKAIT
Legislator Nilai Penegakan Hukum Meningkat, Dorong Transparansi & Perlindungan Masyarakat
15-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menilai penegakan hukum di tanah air telah menunjukkan perkembangan signifikan,...
Vonis Mati Kompol Satria dalam Kasus Narkoba Momentum Reformasi di Internal POLRI
14-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez menilai putusan vonis mati terhadap mantan Kasatreskrim Polresta Barelang, Kompol Satria...
Anggota Komisi III: Jangan Hilangkan Kesakralan HUT RI karena Polemik Bendera One Piece
07-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta semua pihak untuk mengedepankan paradigma konstruktif dalam menyikapi polemik pengibaran...
Libatkan Tim Ahli Independen dan Akuntabel dalam Audit Bukti Kasus Kematian Diplomat Muda
05-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendorong agar ada audit forensik digital terhadap seluruh bukti CCTV...